PAJAK & KEUANGAN

SE-9/PJ/2026: Tata Cara Permintaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pajak, Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat tata kelola administrasi perpajakan melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 tentang Tata Cara Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Meskipun surat edaran

SE-8/PJ/2026: Pedoman Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang Perlu Dipahami Perusahaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Meski surat edaran ini merupakan pedoman internal bagi jajaran DJP, substansinya penting dipahami oleh wajib pajak, khususnya pelaku usaha.

Pajak 2026: Update Peraturan Perpajakan Terbaru yang Wajib Dipahami Pebisnis dan Perusahaan Peraturan perpajakan di Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bagi pelaku usaha, perubahan regulasi bukan sekadar informasi tambahan, melainkan faktor yang dapat memengaruhi operasional bisnis, arus kas, hingga pengambilan keputusan strategis. Memasuki tahun 2026, perusahaan perlu

Pendahuluan Dalam dunia bisnis modern, hubungan dengan pelanggan menjadi salah satu faktor paling penting yang menentukan keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan akan lebih mudah mempertahankan loyalitas pelanggan serta meningkatkan reputasi bisnis. Peran customer relation sangat penting dalam menjaga hubungan tersebut. Seorang customer relation bertugas untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang