PAJAK & KEUANGAN

Coretax e-Bupot: Panduan Administrasi Bukti Potong Administrasi bukti potong pajak merupakan salah satu aktivitas penting bagi perusahaan yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Bagi perusahaan, proses ini tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dokumen bukti potong. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, mulai dari: Data transaksi → Identitas penerima penghasilan → Perhitungan pajak → Bukti potong

Coretax e-Faktur: Memahami Perubahan Administrasi Faktur Pajak Bagi perusahaan yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), faktur pajak merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi perpajakan. Dengan implementasi Coretax DJP, administrasi faktur pajak mengalami perubahan yang perlu dipahami oleh perusahaan, terutama oleh tim Tax, Finance, Accounting, dan fungsi terkait. Perubahan ini bukan

Training Coretax untuk Perusahaan: Mengapa SDM Perlu Dipersiapkan? Perubahan sistem administrasi perpajakan bukan hanya persoalan teknologi. Ketika perusahaan mulai beradaptasi dengan Coretax, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sistem dapat semakin terintegrasi, tetapi jika pengguna belum memahami cara kerja, workflow, data, dan tanggung jawabnya, proses tetap berpotensi mengalami

Coretax dan SPT: Memahami Perubahan Pelaporan Pajak Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban penting dalam administrasi perpajakan. Seiring implementasi Coretax DJP, cara wajib pajak mempersiapkan dan menyampaikan SPT mengalami perubahan. Bagi wajib pajak yang sebelumnya terbiasa menggunakan berbagai aplikasi atau proses administrasi perpajakan, perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apa perbedaan pelaporan

Cara Menggunakan Coretax untuk Pemula: Panduan Dasar Wajib Pajak Perubahan sistem administrasi perpajakan membuat wajib pajak perlu beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Salah satu perubahan penting adalah hadirnya Coretax DJP, sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses perpajakan secara digital. Coretax mencakup berbagai layanan, mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak,

Checklist Persiapan Coretax untuk Perusahaan Perubahan sistem administrasi perpajakan membuat perusahaan perlu melakukan lebih dari sekadar mempelajari cara menggunakan sebuah aplikasi. Coretax membawa perubahan pada cara berbagai aktivitas administrasi perpajakan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data, SDM, proses, SOP, akses, dan internal control sudah dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang

Kesalahan Menggunakan Coretax yang Perlu Dihindari Perusahaan Perubahan sistem administrasi perpajakan membawa tantangan tersendiri bagi wajib pajak. Coretax dirancang untuk mendukung transformasi administrasi perpajakan secara digital dan terintegrasi. Namun, perubahan sistem juga membuat pengguna perlu beradaptasi dengan proses, fitur, alur kerja, dan kebiasaan baru. Bagi perusahaan, tantangan tersebut bisa menjadi lebih kompleks. Mengapa? Karena proses

Coretax dan Perubahan Administrasi Perpajakan di Indonesia Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aktivitas bisnis, termasuk administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai bagian dari transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Bagi wajib pajak, perubahan ini bukan sekadar pergantian platform. Coretax membawa perubahan pada cara wajib pajak melakukan berbagai aktivitas administrasi perpajakan

AI untuk Akuntansi dan Perpajakan: Peluang, Manfaat, Risiko, dan Cara Mengoptimalkannya Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan dalam dunia bisnis. Tidak hanya digunakan dalam pemasaran atau layanan pelanggan, AI kini mulai berperan besar dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Banyak perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi pekerjaan rutin, menganalisis data

PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak yang Wajib Dipahami Pebisnis dan Konsultan Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 sebagai regulasi baru yang mengatur persyaratan menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui kuasa. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014